Kirim tenaga kerja yang terdidik dan terlatih ke luar negeri

Berita tentang nasib tenaga kerja wanita yang teraniaya di luar negeri sudah merupakan sesuatu yang biasa. Selama ini ratusan ribu tenaga kerja wanita kita berangkat ke luar negeri untuk mencari nafkah dengan bekal pengetahuan yang minim tentang negera asal tujuan serta pendidikan yang rendah. Kemampuan bahasa asingpun tidak memadai untuk berkomunikasi dengan atasan mereka/ majikan mereka. Jadi tidaklah aneh jikalau banyak tenaga kerja wanita kita yang dianiaya, dilecehkan, bahkan "terbunuh". Yang mengherankan pula, pemerintah tidak kuasa untuk mencegah tenaga kerja wanita tersebut diperlakukan demikian karena sebagian dari mereka merupakan pekerja ilegal, tanpa dokumen resmi. Lapangan pekerjaan di dalam negeri yang makin sulit untuk para pekerja wanita serta iming-iming gaji besar (kalau dikurskan ke rupiah) di negara lain menyebabkan berbondong-bondong mereka berangkat keluar negeri. Para makelar tenaga kerja yang menyalurkan kepada PJTKI dan PJTKI yang nakal banyak memanfaatkan keadaan mereka dan bahkan memeras mereka. Kita sering dengar dan baca dari media massa, para calon tenaga kerja yang disekap dan diisolir di kamp-kamp penampungan sebelum berangkat ke luar negeri selama berbulan-bulan. Kita juga sering baca di media massa, sejumlah tenaga kerja wanita yang baru pulang dari luar negeri dengan membawa dollar, ringgit, atau dinar diperas sebelum pulang ke kampung halamannya. Itu adalah perlakuan saudara-saudara sebangsa. Bagaimana dengan perlakuan bangsa lain ... sudah sering kita dengar pula. Ada yang cacat seumur hidup, diperkosa, dijual ke tempat pelacuran, meninggal, masuk penjara atau menjadi gelandangan di negeri orang.
Pemerintah seyogyanya tanggap akan masalah ini. Ekspor tenaga kerja tak terdidik dan tak terampil dan hanya menjadi babu-babu di negeri orang sangat merusak citra dan martabat bangsa Indonesia. Sudah sepantasnya jika pemerintah memberikan lapangan pekerjaan yang layak bagi mereka, misal dengan membuat program padat karya di banyak daerah. Uang-uang hasil korupsi harus disita dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Pendidikan harus menjangkau sampai masyarakat kecil dan pelosok desa dengan biaya murah atau digratiskan. Kesempatan menempuh pendidikan untuk rakyat miskin harus dibuka lebar. Pembangunan tidak hanya berpusat di kota-kota besar saja tapi harus menjangkau daerah terpencil. Dengan demikian pembangunan akan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.
Para pejabat harus sering turun ke bawah dan mendengarkan aspirasi rakyat, tidak hanya sering bepergian ke luar negeri dengan dalih sudah dianggarkan dimana sebenarnya hanya untuk menghabiskan sisa anggaran. Sumpah jabatan dan sumpah pegawai negeri seharusnya dipegang teguh dan benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata, tidak hanya sekedar di lidah saja. Law enforcement benar-benar ditegakkan dengan jujur dan adil. Andai ini semua diwujudkan, bukan tidak mungkin tujuan bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila sudah diambang pintu. Semoga harapan seperti ini tidak hanya merupakan mimpi di siang bolong.