Hari pendidikan nasional 2010: momentum refleksi pendidikan untuk rakyat

Besok tanggal 2 Mei 2010 merupakan hari pendidikan nasional ... saya yakin semua orang Indonesia yang pernah mengenyam dunia pendidikan pasti tahu hal ini. Namun demikian, hari pendidikan nasional ini terasa lain dibanding waktu-waktu sebelumnya. Yang paling mencolok adalah dihapuskannya UU BHP yang dinilai oleh sebagian kalangan akan makin menyuburkan praktek bisnis dunia pendidikan. UU BHP yang membatasi agar maksimum 30% biaya pendidikan dibebankan kepada para calon mahasiswa, dengan dihapuskannya UU ini akan makin membebani kantong orang tua mahasiswa karena penyelenggara pendidikan dapat dengan seenaknya menetapkan besaran uang pendidikan walaupun kualitasnya kadang masih perlu diuji. Di lain pihak, untuk pendidikan dasar dan menengah, dilaksanakannya ujian nasional (UN) seringkali merupakan momok bagi para siswa, orang tua dan guru. Mereka dituntut untuk belajar dan berusaha lebih keras agar siswa, anaknya atau anak didiknya lulus dengan nilai yang baik. Sehingga bagi yang berpikiran pendek dan ingin menguntungkan sekelompok pihak tertentu maka cara-cara yang tidak fair dan sehat serta mendidik dilakukan. Jual beli kunci jawaban, atau guru mata pelajaran yang memberikan kunci jawaban kepada anak didiknya merupakan hal negatif yang juga mengemuka. Dilaksanakannya UN juga menuai protes oleh berbagai kalangan karena kualitas sarana dan prasarana dunia pendidikan di seluruh pelosok nusantara njomplang. Tidak ada  buku pegangan yang seragam dan kemampuan guru yang sangat beragam serta sarana yang tidak memadai merupakan hal-hal yang dianggap tidak fair jika anak didik "diperlombakan". Sudah barang tentu di luar Jawa akan mengalami kesulitan dalam menyamai kualitas pendidikan di Jawa, bahkan sesama di Jawa pun juga mengalami disparitas antara kota dengan pelosok pedesaan. Sehingga tidak heran ribuan siswa di Jawa dan luar Jawa tidak lulus, bahkan ratusan sekolah sama sekali tidak ada siswanya yang lulus UN kali ini. Inilah potret buram dunia pendidikan kita.

Di lain pihak, kita sering mendengar prestasi para siswa dan mahasiswa kita dalam berbagai kompetisi internasional. Juara satu, dua dan tiga seolah-olah sudah bukan hal yang luar biasa ditorehkan oleh para putra putri kita. Juara fisika, biologi, kimia, matematika, astronomi, sains kebumian atau rekayasa sudah bukan berita baru lagi. Ini sangat membanggakan bagi kita semua. Di tengah kondisi pendidikan dalam negeri kurang begitu menggembirakan, namun dalam kancah internasional kita cukup disegani. Alhamdulillah.

Mengingat hal-hal di atas, sudah saatnya bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai kendala dalam dunia pendidikan, bersatu padu dengan swasta dan masyarakat untuk menggenjot dunia pendikan agar jauh lebih melesat. Pembangunan sarana dan prasarana serta kualitas pendidikan harus dilakukan. Anggaran pendidikan yang sampai sekarang masih jauh dari 20% seperti yang dicanangkan oleh UU sudah sepatutnya ditingkatkan. Jikalau kualitas pendidikan sangat bagus dan biaya pendidikan terjangkau masyarakat luas maka sumber daya alam yang luar biasa besar potensinya di Indonesia dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Tenaga kerja kita harus mampu bersaing dengan tenaga kerja asing sehingga ekonomi kita tidak akan dijajah oleh negara lain yang sedikit sumber daya alamnya tapi kualitas tenaga  kerjanya/ SDM nya bagus. Kita memasuki abad informasi, sehingga yang menguasai informasilah yang berjaya. Oleh karena itu sekali lagi, kualitas sumber daya manusia yang unggul dan disertai dengan akhlak yang mulia sangat diharapkan. Tugas kita bersama untuk mewujudkannya!

Kita harapkan peringatan hari buruh internasional tidak rusuh!

Besok adalah hari buruh internasional atau May Day. Belum ada tanda-tanda akan ada gerakan untuk mengumpulkan massa dalam jumlah besar yang tersiarkan di media massa hari ini. Tapi bukan tidak mungkin besok (1 Mei 2010), massa dalam jumlah besar menghiasi jalan-jalan protokol ibukota Jakarta dan bergerak menuju gedung istana negara. Kita harapkan saja para buruh dapat menyampaikan aspirasinya tanpa ada kerusuhan dan tindak perusakan. Kasus-kasus yang terjadi sehari-hari yang sudah menjadi laten diharapkan dapat diungkapkan dan diterima dengan lapang dada oleh pemerintah dan para pengusaha untuk makin memikirkan tindakan-tindakan yang makin mensejahterakan kaum buruh dan rakyat pada umumnya. Para pekerja makin dilindungi hak-haknya, tidak hanya dituntut terus kewajibannya. Keduanya harus balance. Para buruhpun makin tahu diri dan tidak memaksakan kehendaknya. Komunikasi tripartit antara buruh (organisasi buruh), pengusaha dan pemerintah hendaknya makin diintensifkan untuk mencari solusi yang terbaik bagi perkembangan perekonomian bangsa Indonesia. Kejadian-kejadian seperti di Batam beberapa hari yang lalu sebenarnya bisa dicegah seandainya semua pihak saling menghormati perannya masing-masing serta pihak pengusaha tidak merendahkan derajat kaum buruh/ pekerja. Perimbangan gaji pegawai antara buruh bumiputera dengan pekerja asing hendaknya makin mendapat perhatian agar semua pihak merasakan bahwa kita hidup di negeri sendiri dengan aturan yang menguntungkan bangsa sendiri, bukannya justru terlalu menyanjung-nyanjung buruh asing dan merendahkan buruh bumiputera. Sudah sepatutnya Kementrian Tenaga Kerja melindungi buruh migran karena mereka pula yang turut berjasa menyumbang pada devisa negara dan mensejahterakan saudara-saudaranya di kampung. Selama pemerintah belum mampu menyediakan lapangan kerja yang layak, kran suplai buruh migran yang tidak terdidik selayaknya tetap dibuka meski harus sangat selektif agar tidak timbul masalah di negara tujuan. Sering yang menjadi masalah adalah komunikasi yang bisa berujung pada peristiwa penganiayaan bahkan pembunuhan.

Semoga harapan mereka dan juga kita agar terjadi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia mendapatkan perhatian yang layak dari pemangku kekuasaan dan wakil-wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah/Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sehingga jangan sampai aspirasi tidak sampai dan hanya sebagai komoditas politik saja oleh para wakil rakyat. Apalagi kalau sampai buruh hanya diwakili kesejahteraannya oleh wakil rakyat, sementara nasib buruh tidak diperhatikan ... ini benar-benar memalukan dan tak berperikemanusiaan.