Selasa, 11 Mei 2010

Susno Duaji dan perploncoan

Rupa-rupanya "undang-undang" perploncoan yang menyatakan bahwa:
PASAL 1. JENDRAL SELALU BENAR,
PASAL 2. BILA JENDRAL SALAH, LIHAT PASAL SATU.
tidak berlaku bagi Susno Duaji, tetapi berlaku untuk jendral yang lain ... ckckckckck.

 Menurutku sih harusnya, pasal-pasal tersebut berbunyi:
PASAL 1. JENDRAL TIDAK SELALU BENAR
PASAL 2. BILA JENDRAL SALAH, LIHAT PASAL SATU.

Kasus Susno Duaji ini memang unik. Pada waktu kasus Bibit - Chandra, dia-lah yang memperkenalkan istilah Cicak vs Buaya untuk menyebut perseteruan antara KPK dan Kepolisian, dan dia-lah yang banyak dikecam oleh masyarakat luas. Tapi setelah sedikit demi sedikit mata kita dibukakan oleh penjelasan-penjelasannya tentang berbagai kasus seputar makelar kasus di lembaga kepolisian maka ada cukup banyak facebooker yang kemudian mendukungnya. Heran memang di Indonesia ini, selalu saja orang yang teraniaya dibela banyak pihak meskipun belum tentu seseorang itu benar. Maka berlomba-lomba orang membuat pencitraan diri agar mendapat simpati rakyat. Sah-sah saja upaya semacam itu. Saya pikir sebenarnya yang kita cari adalah kebenaran yang hakiki, bukan kebenaran semu. Kebenaran yang kita inginkan adalah kebenaran yang sesuai dengan logika dan nurani publik; bukan semata-mata kebenaran menurut pasal-pasal dalam Kitab Hukum yang multi tafsir.

Kita memang mengharapkan bahwa semua kasus besar di negeri ini terungkap ke permukaan dan pelaku-pelaku yang bersalah mendapat ganjaran yang setimpal. Kasus-kasus korupsi, bantuan likuiditas bank Indonesia (BLBI), kasus pajak trilyunan rupiah, kasus pelanggaran hak asasi manusia, dan berbagai kasus lain yang selama ini hanya kelihatan permukaannya saja dapat diselesaikan dengan tuntas dan tidak dipetieskan. Dan, yang penting juga adalah melindungi agar  pengungkap kejahatan/ peniup peluit makin berani untuk menyuarakan kebenaran. Begitu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar